Ketika algoritma menjadi kreator, siapa yang bertanggung jawab?
Reflektif Awal: Siapa Penulisnya?
Bayangkan sebuah puisi yang indah, menyentuh, dan viral di media sosial—dikutip dalam pidato, dijadikan caption, dipuji karena kedalamannya. Tapi saat seseorang bertanya, “Siapa penulisnya?” jawabannya adalah: ChatGPT. Seketika, kekaguman berubah menjadi kebingungan. Di era konten generatif, batas antara manusia dan mesin sebagai pencipta mulai kabur. Siapa yang benar-benar berbicara lewat kata-kata itu? Siapa yang harus bertanggung jawab jika kontennya menyesatkan? Pertanyaan-pertanyaan ini tak lagi soal teknis, tapi soal etik, otoritas, dan tanggung jawab di tengah banjir konten yang tak selalu lahir dari kesadaran manusia.
Ethics of Authorship: Ketika Algoritma Menjadi Penulis
Dalam dunia akademik, “penulis” bukan sekadar penyusun kata. Ia adalah pengemban tanggung jawab atas makna, data, dan dampak dari tulisannya. Namun hari ini, algoritma seperti GPT-4 mampu menghasilkan teks ilmiah dalam hitungan menit. Lalu siapa sebenarnya yang layak disebut penulis? Si pemberi prompt? Editor manusia? Atau AI itu sendiri?
Floridi dan Cowls (2019) menyatakan bahwa penggunaan kecerdasan buatan harus selalu menjunjung tiga prinsip: transparansi, akuntabilitas, dan keadilan [1]. Jika kita gagal menempatkan manusia sebagai pihak yang bertanggung jawab, maka hilang pula jejak moral atas konten yang diproduksi. Risiko ini bukan teori belaka.
Pada tahun 2023, sebuah jurnal ilmiah menarik kembali artikel yang hampir seluruhnya ditulis oleh AI. Meskipun sempat lolos proses peer-review, ternyata isinya mengandung referensi halusinatif—mengutip jurnal fiktif dan memodifikasi kutipan hingga menyesatkan. Kasus ini menunjukkan bahwa tanpa pedoman etika yang diperbarui, kredibilitas akademik bisa runtuh seketika [2].
Itulah sebabnya institusi pendidikan, media, dan dunia penerbitan perlu merumuskan ulang batas-batas authorship di era AI. Pertanyaannya kini bukan hanya siapa yang menulis, tetapi siapa yang berani bertanggung jawab.
Fairness dan Hak Cipta
Di tingkat global, perdebatan soal keadilan dalam konten AI berpusat pada dua konsep hukum: fair use di Amerika Serikat dan fair dealing di Inggris, Kanada, serta negara persemakmuran. Keduanya membolehkan penggunaan terbatas atas karya berhak cipta tanpa izin eksplisit—dalam konteks edukasi, kritik, atau pelaporan [3]. Namun, ketika model AI dilatih dari jutaan karya kreatif yang diunggah secara publik—termasuk karya seni, tulisan, musik—dan hasilnya dikomersialkan tanpa atribusi, batas antara pemanfaatan wajar dan eksploitasi terselubung menjadi kabur. Gugatan terhadap Stability AI dan OpenAI di AS mencerminkan kecemasan ini. Sementara itu, Jepang justru melegalkan penggunaan karya berhak cipta untuk pelatihan AI demi mendorong inovasi [4]. Perbedaan ini menunjukkan bahwa belum ada konsensus global yang melindungi secara adil para kreator dari ekstraksi nilai oleh sistem otomatis.
Sayangnya, Indonesia belum siap menghadapi kompleksitas ini. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mengatur secara eksplisit soal penggunaan karya untuk pelatihan model AI. Prinsip fair use juga belum memiliki landasan yuridis operasional di sini [5]. Akibatnya, seniman dan penulis Indonesia tak punya perlindungan yang memadai saat karya mereka dijadikan bahan pelatihan AI oleh platform asing. Regulasi yang responsif, partisipatif, dan multisektor kini mendesak: Kementerian Kominfo, DJKI, serta komunitas kreatif harus bersama merumuskan aturan yang tidak hanya menjamin kemajuan teknologi, tetapi juga melindungi kedaulatan budaya. Jika tidak, Indonesia hanya akan menjadi pasar, bukan pemain, dalam ekosistem digital yang didominasi platform luar negeri.
AI Literacy: Pilar Literasi Baru
Dari persoalan etika kepengarangan dan keadilan hukum, kini kita beralih ke satu kebutuhan mendasar yang sering luput: literasi publik terhadap AI. Di tengah banjir konten generatif, AI literacy bukan lagi pilihan, melainkan keharusan—bukan sekadar tahu cara pakai ChatGPT atau Midjourney, tapi paham bagaimana mereka bekerja, dan sejauh mana hasilnya bisa dipercaya.
Output AI:
ð Bukan kebenaran, melainkan prediksi statistik dari data masa lalu
ð Tidak memiliki konteks, nilai moral, atau empati
ð Bisa menyuguhkan informasi salah yang tampak meyakinkan
ð Rentan menjadi alat untuk manipulasi emosi dan bias sistemik
Tanpa pemahaman ini, publik mudah terseret dalam banjir misinformasi dan tidak sadar sedang dikendalikan oleh pola yang dibentuk algoritma.
Bagi dunia akademik, risikonya dua kali lipat. Jika:
ð Mahasiswa menyerahkan semua proses berpikir pada AI,
ð Dosen tidak mampu membedakan ide orisinal dan teks hasil prompt, maka otoritas keilmuan akan terkikis dan ruang intelektual bisa kehilangan fungsinya.
Literasi AI berarti:
ð Menilai sumber dan proses di balik AI
ð Memahami bias data yang mungkin tertanam dalam sistem
ð Mengajukan pertanyaan kritis: Siapa yang mendesain algoritma ini? Untuk tujuan siapa?
Beberapa negara telah melangkah lebih cepat. Sejak 2020, Finlandia telah memasukkan AI literacy ke dalam kurikulum nasional melalui program Elements of AI. Program ini tak hanya menyasar teknolog, tetapi juga guru, jurnalis, hingga pembuat kebijakan [6].
Sayangnya, di Indonesia, isu ini masih terbatas di kalangan teknologi dan startup. Padahal, AI sudah digunakan di berbagai sektor—dari pendidikan, jurnalistik, hingga budaya populer. Sudah waktunya literasi algoritmik menjadi agenda nasional. Tanpa itu, kita hanya akan menjadi pengguna pasif, bukan warga digital yang sadar dan berdaulat.
Penutup: Etika sebagai Kompas
AI bukan musuh. Tapi tanpa etika, ia bisa berubah dari alat bantu menjadi mesin yang mempercepat ketimpangan—memproduksi narasi tanpa akuntabilitas, memperluas bias tanpa sadar, dan mendistorsi realitas tanpa koreksi. Di era di mana yang viral lebih dipercaya ketimbang yang benar, etika bukan hambatan, melainkan satu-satunya kompas yang bisa menjaga arah kita tetap manusiawi.
Dunia akademik, media, dan pembuat kebijakan harus segera merumuskan ulang standar tanggung jawab—tentang siapa yang menulis, siapa yang bertanggung jawab, dan nilai apa yang kita bawa dalam setiap interaksi dengan teknologi. Karena tanpa itu, kita bukan hanya mempertaruhkan kualitas informasi, tapi juga masa depan kesadaran kolektif.
“The sad truth is that most evil is done by people who never make up their minds to be good or evil.”
— Hannah Arendt
Kutipan ini menjadi pengingat: dalam desain dan penggunaan teknologi, ketidakpedulian moral bisa lebih berbahaya daripada niat jahat. Maka, saat mesin makin pintar, manusialah yang justru harus lebih bijak memilih.
Referensi
[1] L. Floridi and J. Cowls, “A unified framework of five principles for AI in society,” Mach. Learn. City Appl. Archit. Urban Des., no. June 2019, pp. 535–545, 2022, doi: 10.1002/9781119815075.ch45.
[2] A. S. Bahammam, K. Trabels, S. R. Pandi-Perumal, and H. Jahrami, “Adapting to the Impact of AI in Scientific Writing: Balancing Benefits and Drawbacks while Developing Policies and Regulations,” J. Nat. Sci. Med., vol. 6, no. 3, pp. 1–8, 2023, doi: 10.4103/jnsm.jnsm_89_23.
[3] J. Band, J. & Gerafi, The Fair Use / Fair Dealing Handbook, no. March. policybandwidth, 2015. [Online]. Available: infojustice.org/wp-content/uploads/2013/03/band-and-gerafi-2013.pdf
[4] I. Naufal, “OpenAI Dinilai Manfaatkan Celah Hukum Jepang untuk Bebas Gunakan Gaya Ghibli,” inilah.com. Accessed: May 30, 2025. [Online]. Available: https://www.inilah.com/openai-dinilai-manfaatkan-celah-hukum-jepang-untuk-gunakan-gaya-ghibli
[5] N. K. I. A. Sukmaningsih, “Urgensi Pengaturan Hak Cipta di Era Kecerdasan Buatan : Tantangan dan Solusi Hukum di Indonesia,” Semin. Nas. Call Pap. Hubisintek, pp. 16–22, 2024.
[6] M. Pinski and A. Benlian, “AI literacy for users – A comprehensive review and future research directions of learning methods, components, and effects,” Comput. Hum. Behav. Artif. Humans, vol. 2, no. 1, pp. 1–22, 2024, doi: 10.1016/j.chbah.2024.100062.